Terindikasi Korupsi, Massa Tolak Ade Jadi Wabup
Sumedang Kota- Menyusul merebaknya isu Wakil Bupati Sumedang Ade Irawan tersangkut kasus hukum, ratusan massa menolak mantan Ketua DPRD Kota Cimahi ini diusulkan dan ditetapkan menjadi bupati. Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sumedang Anti Korupsi menyampaikan penolakan tersebut dalam aksi protesnya ke DPRD Sumedang, Senin (9/12/2013).
Massa yang berjumlah sekitar 200 orang ini mendatangi DPRD sejak pukul 10.00 WIB. Tak lama berorasi di depan gedung, koordinator aksi Slamet Prihadi dan Ivan Yudi Wibowo langsung diundang ke ruangan kerja Wakil Ketua DPRD Sumedang Sarnata. Di ruangan ini, pendemo dan DPRD saling berdebat soal aturan.
Pendemo menyatakan, Ade Irawan yang sudah diduga dan terindikasi kasus hukum yang melilitnya tidak layak diusulkan menjadi bupati. Rakyat tidak menghendari Ade menjadi bupati karena sudah tak percaya dengan kemimpinan Ade.
Namun, DPRD berpendapat, usulan Ade menjadi bupati harus tetap dilakukan karena sudah menjadi agenda DPRD dan pemerintahan pasca meninggalnya Bupati Sumedang Endang Sukandar. Sementara soal kasus hukum, DPRD sudah memerintahkan Komisi A untuk melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Cimahi.
"DPRD akan tetap mengusulkan wabup menjadi bupati karena sudah menjadi agenda pemerintahan. Kalau kasus hukumnya sudah ada tindakan klarifikasi yang akan dilakukan Komisi A," kata Sarnata dengan bicara bernada keras seolah terpancing dengan nada bicara pendemo yang juga keras.
Sarnata menambahkan, jika antara kasus hukum Ade Irawan dan pengusulan serta penetapannya adalah dua hal yang berbeda. "Kasus hukum tersebut tidak bisa menghalangi pengusulan dan penetapannya, karena dua hal adalah berbeda," ucap Sarnata
Pendapat dan sikap DPRD ini jelas ditentang pendemo. DPRD dinilai tidak peduli terhadap rakyat yang akan dipimpin seorang pelanggar hukum. DPRD juga telah bersikap tak acuh dengan aspirasi rakyat yang tidak menginginkan Ade menjadi bupati.
"DPRD kok malah mengabaikan aspirasi rakyatnya, malah keukeuh dengan pendapatnya yang akan mengusulkan Ade menjadi bupati," terang Ifan.
Pertemuan ini berlangsung selama dua jam yang sebagian besar diisi perdebatan soal aturan. Massa pendemo menyebutkan pendapatnya sudah sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah tapi disebutkan oleh dewan, massa pendemo baiknya membaca lebih jelas lagi pada bagian penjelasan di undang-undang tersebut.
Sarnata menjelaskan, pasca konsultasi dengan Kemendagri pada Selasa (3/12/2013) pekan lalu, DPRD segera menjadwalkan paripurna pengusulan Ade menjadi bupati. Badan Musyawarah DPRD mengagendakannya Kamis (12/12/2013) nanti. Sedangkan klarifikasi ke Kejaksaan Cimahi akan dilakukan keesokan harinya, Jumat (13/12/2013) oleh Komisi A.
Agenda ini diminta dibalikkan oleh massa. Mereka meminta klarifikasi dulu baru paripurna. Ditegaskan DPRD, hal itu tidak berpengaruh terhadap keharusan DPRD untuk tetap mengusulkan Ade menjadi wabup. [rni]
Sumber : http://www.inilahkoran.com/read/detail/2054668/terindikasi-korupsi-massa-tolak-ade-jadi-wabup
