DPRD Geram, Tanpa Don Pemkab Tak Berfungsi
Sumedang - Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi Partai Demokrat
Asep Sumaryana menyebutkan pemerintahan di Sumedang saat ini sedang
mengalami disfungsi.
Pemerintah dinilai tidak sanggup
menjalankan roda pemerintahan di Sumedang setelah Sumedang akan
ditinggalkan pemimpinnya Don Murdono dan Taufiq Gunawansyah pada 5 Juli
2013 nantil.
Padahal, bukan tentang siapa pemimpinnya tapi
bagaimana seluruh masyarakat dan pemerintahan di Sumedang mampu membuat
Sumedang lebih baik.
“Pemerintahan di Sumedna alami disfungsi karena tidak mampu bekerja saat ini ketika Sumedang akan ditinggalkan pemimpinnya, tidak sanggup menjalankan roda pemerintahan selanjutnya dan tidak sanggup menerima seluruh catatan dan rekomendasi dari DPRD terkait kinerjanya selama tahun anggaran 2012 dan selama lima tahun masa kepemimpinan Don-Taufiq,” kata Asep yang merupakan anggota dewan dari unsur Partai Amanat Nasional.
Menurut Asep, kantor dan dinas seolah tidak peduli dengan hasil catatan dan rekomendasi DPRD yang akan menjadi landasan atau pedoman bagi dinas-dinas ini untuk melanjutkan pekerjaannya pada tahun-tahun selanjutnya.
Senada dengan Asep, Nurdin Zein, anggota DPRD dari Fraksi PPP mengatakan, seharusnya para pejabat di Sumedang tidak mempedulikan siapa pemimpinnya dan apakah pemimpin tersebut masih akan bertugas atau tidak.
Seharusnya pejabat dapat bekerja untuk Sumedang pada masa-masa berikutnya. Ini karena pejabat atau para aparatur ini bekerja untuk negara atau untuk pemerintahan di Sumedang, bukan untuk semata-mata pemimpinnya yaitu bupati dan wakil bupati.
“Meskipun bupati dan wakil bupati Sumedang tidak akan menjabat lagi tapi kinerja aparatur pemerintahan harus tetap berjalan karena kita semua berbuat untuk Sumedang bukan untuk pemimpinnya,” kata Nurdin.
Selain itu Nurdin menyebutkan, banyaknya kepala dinas dan pejabat lainnya yang tidak hadir dalam sidang menunjukkan ketidakpedulian terhadap pekerjaannya. Mereka disebutkan juga tidak minat terhadap pekerjaannya.
“Kalau tidak hadir ini berarti tidak peduli terhadap pekerjannya, bayangkans aja, kemarin DPRD mendatangi seluruh lebih dari 30 SKPD untuk menkonfirmasi soal LKPj yang disampaikan bupati yang di dalamnya terdapat penjelasan pencapaian berbagai urusan, lalu kami membahasnya dan menemukan banyak permasalahan, dan sekarang DPRD memberikan rekomednasi dan catatatan atas pekerjaan tersebut tapi banyak yang tidak hadir,” papar Nurdin yang melakukan interupsi ketika sidang akan selesai.
Dalam sidang istimewa ini, tercatat hanya ada sekitar 20 pejabat saja yang hadir dari beberapa SKPD. Sidang yang digelar selepas tengah hari bukan alasan pejabat tidak menghadirinya. Apalagi agenda sidang ini sangat penting karena akan menjadi modal bagaimana melanjutkan pemerintahan di Sumedang selanjutnya.
Ketua DPRD Yaya Widarya yang memimpin rapat langsung memberikan imbauan kepada seluruh pejabat yang hadir agar kondisi seperti ini jangan terulang lagi, karena semua demi kepentingan pembangunan Sumedang.
“Pemerintahan di Sumedna alami disfungsi karena tidak mampu bekerja saat ini ketika Sumedang akan ditinggalkan pemimpinnya, tidak sanggup menjalankan roda pemerintahan selanjutnya dan tidak sanggup menerima seluruh catatan dan rekomendasi dari DPRD terkait kinerjanya selama tahun anggaran 2012 dan selama lima tahun masa kepemimpinan Don-Taufiq,” kata Asep yang merupakan anggota dewan dari unsur Partai Amanat Nasional.
Menurut Asep, kantor dan dinas seolah tidak peduli dengan hasil catatan dan rekomendasi DPRD yang akan menjadi landasan atau pedoman bagi dinas-dinas ini untuk melanjutkan pekerjaannya pada tahun-tahun selanjutnya.
Senada dengan Asep, Nurdin Zein, anggota DPRD dari Fraksi PPP mengatakan, seharusnya para pejabat di Sumedang tidak mempedulikan siapa pemimpinnya dan apakah pemimpin tersebut masih akan bertugas atau tidak.
Seharusnya pejabat dapat bekerja untuk Sumedang pada masa-masa berikutnya. Ini karena pejabat atau para aparatur ini bekerja untuk negara atau untuk pemerintahan di Sumedang, bukan untuk semata-mata pemimpinnya yaitu bupati dan wakil bupati.
“Meskipun bupati dan wakil bupati Sumedang tidak akan menjabat lagi tapi kinerja aparatur pemerintahan harus tetap berjalan karena kita semua berbuat untuk Sumedang bukan untuk pemimpinnya,” kata Nurdin.
Selain itu Nurdin menyebutkan, banyaknya kepala dinas dan pejabat lainnya yang tidak hadir dalam sidang menunjukkan ketidakpedulian terhadap pekerjaannya. Mereka disebutkan juga tidak minat terhadap pekerjaannya.
“Kalau tidak hadir ini berarti tidak peduli terhadap pekerjannya, bayangkans aja, kemarin DPRD mendatangi seluruh lebih dari 30 SKPD untuk menkonfirmasi soal LKPj yang disampaikan bupati yang di dalamnya terdapat penjelasan pencapaian berbagai urusan, lalu kami membahasnya dan menemukan banyak permasalahan, dan sekarang DPRD memberikan rekomednasi dan catatatan atas pekerjaan tersebut tapi banyak yang tidak hadir,” papar Nurdin yang melakukan interupsi ketika sidang akan selesai.
Dalam sidang istimewa ini, tercatat hanya ada sekitar 20 pejabat saja yang hadir dari beberapa SKPD. Sidang yang digelar selepas tengah hari bukan alasan pejabat tidak menghadirinya. Apalagi agenda sidang ini sangat penting karena akan menjadi modal bagaimana melanjutkan pemerintahan di Sumedang selanjutnya.
Ketua DPRD Yaya Widarya yang memimpin rapat langsung memberikan imbauan kepada seluruh pejabat yang hadir agar kondisi seperti ini jangan terulang lagi, karena semua demi kepentingan pembangunan Sumedang.
Sumber : http://m.inilahkoran.com/read/detail/1987110/dprd-geram-tanpa-don-pemkab-tak-berfungsi
