Warga OTD Waduk Jatigede Kecewa
SUMEDANG, - Tuntutan masyarakat Orang Terkena
Dampak (OTD) Proyek Waduk Jatigede (PWJ) yang meminta untuk tidak dilakukan penggenangan sebelum dampak sosial diselesaikan, tetap belum bisa terealisasi. Padahal hal itu sudah dijanjikan oleh
Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum pada pertemuan 5 April 2013 di Kantor Samsat Penanganan Dampak Sosial PWJ di Sumedang.
Dampak (OTD) Proyek Waduk Jatigede (PWJ) yang meminta untuk tidak dilakukan penggenangan sebelum dampak sosial diselesaikan, tetap belum bisa terealisasi. Padahal hal itu sudah dijanjikan oleh
Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum pada pertemuan 5 April 2013 di Kantor Samsat Penanganan Dampak Sosial PWJ di Sumedang.
“Pernyataan yang dijanjikan oleh Dirjen tersebut ternyata hanya berbentuk surat dengan No: Umo/11-DA-388 yang justru ditujukan kepada Gubernur Jabar untuk menangani penyelesaian dampak, dan diterima oleh kami pada Hari ini Rabu (10/4), bukan pernyataan hitam di atas putih seperti apa yang sudah dijanjikan Dirjen,” terang Ketua Forum OTD Bersatu, Djaya Albanik.
Dengan kondisi itu, Djaya menilai, OTD kembali dibohongi oleh pemerintah, padahal menurut Djaya, pernyataan hitam di atas putih itu penting bagi ketenangan OTD, mengingat sejauh ini pemerintah terus bersikukuh untuk melakukan penggenangan pada September 2013, sehingga masyarakat OTD terus dibayangi kecemasan.
“Jelas cemas, kita masih tinggal di sini ternyata janji Dirjen saja tidak terbukti, padahal itu yang kami tunggu,” ungkapnya.
Jika saja, lanjut Djaya, pemerintah “keukeuh” akan melakukan penggenangan September 2013, OTD akan terus menduduki areal PWJ dan akan terus menambah massa dari setiap desa untuk menginap melakukan aksi.
“Kami bukan berarti membangkang, kami hanya ingin keadilan saja,” ungkapnya.
Langkah selanjutnya, dikatakan tokoh OTD lainnya, Tatang Supriatna (43), OTD akan memaksa DPRD Sumedang untuk bekerja keras agar para pihak terkait memperhatikan kondisi yang terjadi di masyarakat OTD.
“Berbagai usaha telah kita lakukan, namun sampai saat ini hanya untuk membuat pernyataan permintaan kami yang jangan dulu digenang sebelum dampak sosial diselesaikan begitu sulitnya, bahkan kemarin Dirjen saja janji tapi kembali tidak terbukti,” terang Tatang.
Tatang menilai, pemerintah sepertinya enggan dan terkesan mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikan semua ini.
Padahal kalau melihat skejul bendungan akan rampung akhir tahun 2013.
“Kalau terus seperti ini bukan tidak mungkin seperti di Kedungombo, itu yang kami cemaskan, dan kami sudah kecewa terhadap pemerintah, baik Pemkab, Provinsi maupun Pusat,” ungkapnya.
Untuk itu warga OTD sangat berharap pemerintah serius menangani permasalahan ini tanpa membohongi warga.
Sumber : http://www.kabar-priangan.com/news/detail/8970