Breaking News

Warga OTD Waduk Jatigede Kecewa

Warga OTD Waduk Jatigede Kecewa
SUMEDANG, - Tuntutan masyarakat Orang Terkena
Dam­pak (OTD) Proyek Waduk Jatigede (PWJ) yang meminta untuk tidak dilaku­kan penggenangan sebelum dampak so­si­al diselesaikan, tetap belum bisa tere­ali­sa­si. Padahal hal itu sudah dijanjikan oleh
Di­rektorat Jenderal (Dirjen) Sum­ber Daya Air (SDA) Kementerian Peker­ja­an Umum pada pertemuan 5 April 2013 di Kan­tor Samsat Penanganan Dampak So­­sial PWJ di Sumedang.

“Pernyataan yang dijanjikan oleh Dir­jen tersebut ternyata hanya berbentuk su­rat dengan No: Umo/11-DA-388 yang justru ditujukan kepada Gubernur Jabar untuk menangani penyelesaian dampak, dan diterima oleh kami pada Hari ini Ra­bu (10/4), bukan pernyataan hitam di atas putih seperti apa yang sudah dijan­jikan Dirjen,” terang Ketua Forum OTD Bersatu, Djaya Albanik.

Dengan kondisi itu, Djaya menilai, OTD kembali dibohongi oleh peme­rin­tah, padahal menurut Djaya, pernyataan hitam di atas putih itu penting bagi ke­te­nangan OTD, mengingat sejauh ini pe­me­rintah terus bersikukuh untuk mela­ku­kan penggenangan pada September 2013, sehingga masyarakat OTD terus di­bayangi kecemasan.

“Jelas cemas, kita masih tinggal di sini ter­nyata janji Dirjen saja tidak terbukti, padahal itu yang kami tunggu,” ung­kap­nya.
Jika saja, lanjut Djaya, pemerintah “keu­keuh” akan melakukan pengge­nang­an September 2013, OTD akan terus men­duduki areal PWJ dan akan terus menambah massa dari setiap desa untuk menginap melakukan aksi.

“Kami bukan berarti membangkang, ka­mi hanya ingin keadilan saja,” ungkap­nya.
Langkah selanjutnya, dikatakan tokoh OTD lainnya, Tatang Supriatna (43), OTD akan memaksa DPRD Sumedang un­tuk bekerja keras agar para pihak terkait memperhatikan kondisi yang terjadi di masyarakat OTD.

“Berbagai usaha telah kita lakukan, na­mun sampai saat ini hanya untuk mem­buat pernyataan permintaan kami yang jangan dulu digenang sebelum dampak sosial diselesaikan begitu sulitnya, bah­kan kemarin Dirjen saja janji tapi kem­ba­li tidak terbukti,” terang Tatang.
Tatang menilai, pemerintah sepertinya enggan dan terkesan mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikan semua ini.

Padahal kalau melihat skejul bendungan akan rampung akhir tahun 2013.
“Kalau terus seperti ini bukan tidak mungkin seperti di Kedungombo, itu yang kami cemaskan, dan kami sudah kecewa terhadap pemerintah, baik Pemkab, Provinsi maupun Pusat,” ungkapnya.
Untuk itu warga OTD sangat berharap pemerintah serius menangani permasalahan ini tanpa membohongi warga.

Sumber : http://www.kabar-priangan.com/news/detail/8970