Jumat, 12 April 2013

Warta Urang

Sekda Sumedang Diancam 20 Tahun Penjara

   

Sekda Sumedang Diancam 20 Tahun Penjara
Bandung - Terdakwa kasus korupsi pengadaan pasar hewan terpadu Kabupaten Sumedang yang juga Sekda Sumedang, Atje Arifin Abdulah didakwa pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun penjara.

Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan kasus pengadaan lahan pasar hewan terpadu (PHT) pada 2010 yang merugikan negara sekitar Rp 400 juta di Pengadilan Negeri Tipikor pada PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (11/4/2013).

Dalam sidang yang dipimpin Nur Hakim, JPU Elan Zaelani mendakwa Atje dengan dakwaan primer pasal 2 juncto pasal 18 juncto pasal 20 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, serta dakwaan subsider pasal 3 juncto pasal 18 juncto 20 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.

Di persidangan Elan menjelaskan, kasus itu berawal dari rencana Pemkab Sumedang merelokasi dan membangun Pasar Hewan Terpadu. Lokasinya di simpang Parakan Muncang Desa Haur Gombong Kec. Pamulihan dengan luas 1,5 hektar (15.000 meter persegi).

Biaya pembebasan lahan sebesar Rp2 miliar dengan dana dari Pemprov Jabar (Rp1,5 miliar) dan APBD Kab Sumedang (Rp500 juta). Dalam pengadaan tanah itu, Atje menjadi Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Rencana pembebasan lahan itu diketahui anggota DPRD Sumedang, Sulaeman. Sulaeman lalu membeli lahan-lahan milik warga itu melalui beberapa orang yaitu Amar Maruf, Ali Husein, Kusmawan, dan Iwan Ramdan.

"Sulaeman memodali mereka untuk membeli tanah warga. Ketika ada ganti rugi lahan, uang dengan total Rp 798 juta diterima Sulaeman melalui empat orang tersebut. Empat orang tadi lalu diberi bagian yaitu Rp 2 juta untuk Ma'ruf, Rp 10 juta untuk Ali Husein, Rp 2 juta untuk Kusmawan, dan Rp 2 juta untuk Iwan Ramdan," ucap jaksa.

Kesalahan Atje dan Usep, kata jaksa, terkait berkas-berkas dan dokumen yang tidak memenuhi syarat. Usep sebagai di bagian keuangan Pemkab Sumedang, telah mencairkan dana pembebasan lahan yang diajukan terdakwa Atje. Padahal sejumlah dokumen tidak memenuhi syarat.

Beberapa dokumen itu antara lain bukti kuitansi ganti rugi tanpa nomor, berita acara pelepasan hak dan ganti rugi tanah tanpa tanda tangan Kepala BPN Sumedang, berita acara sosialisasi pengadaan tanah tanda tangan Kepala BPN Sumedang, dan lainnya.

Jaksa juga menenggarai ada penggelembungan harga tanah. Berdasarkan NJOP, harga tanah di sekitar lokasi sekitar Rp14.000 per meter persegi. Namun dalam pengajuan, dihargai dengan nilai Rp96.000 per meter persegi dan Rp123.000 per meter persegi.

"Berdasarkan perhitungan BPKP, akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp444,358 juta," ucapnya.

Atas dakwaan itu, terdakwa Atje melalui penasehat hukumnya Elsa Syarief, akan melakukan pembelaan (eksepsi). Hakim mengagendakan pembacaan eksepsi terdakwa digelar pada Kamis (17/4/2013) pekan depan.

Usai sidang, kuasa hukum Atje, Elsa Syarief menuturkan, sejak awal, kasus yang ditangani kepolisian itu, terkesan dipaksakan. Apalagi saat itu kliennya hendak mencalonkan diri dalam Pilkada Sumedang.

"Didakwaan tidak dijelaskan apa kesalahan klien saya. Soal pencairan dana itu, Pak Atje tidak tahu. Penilaian tanah pun Pak Atje tidak tahu karena itu dilakukan tim independen. Soal harga tanah itu, kami pun melakukan investigasi dan memang harganya tidak jauh dari yang dibeberkan tim independen," ucapnya.

Seperti diketahui, Atje diduga kuat sudah melakukan tindak pidana korupsi atas uang APBD Kabupaten Sumedang tahun 2010 sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp400 juta.

Sumber : http://m.inilah.com/read/detail/1977289/sekda-sumedang-diancam-20-tahun-penjara

Warta Urang

About Warta Urang

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :