Selasa, 26 Maret 2013

Warta Urang

Pemkab Sumedang Dinilai Banci

   

Sumedang News, Sumedang Kota -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang se­ha­rusnya berani tegas dan transparan terkait penye­le­saian dampak sosial pem­bangunan Proyek Wa­duk Jatigede (PWJ). Pa­salnya, Pemkab Sume­dang meru­pakan pemilik wilayah yang akan diba­ngun waduk ter­sebut. Dan se­ha­­rusnya, se­cara otoma­tis harus ber­tang­gung ja­wab ke­pada war­ganya yang terkena dampak.

Hal itu di­lontarkan se­ni­man dan bu­da­yawan Su­me­dang, Dar­ma­wan Ider Alam atau akrab di­panggil Ki Wang­sa yang juga tokoh orang terkena dampak (OTD) PWJ.

Di mata Wangsa, sam­pai saat ini pihak Pemkab Sumedang belum mem­per­lihatkan sikap yang te­gas, sehingga permasa­lah­an pembangunan Waduk Jatigede dari tahun ke ta­hun tidak kunjung usai.

Ketidaktegasan itu terli­hat dari indikasi tidak ada­­nya koordinasi yang to­tal, baik dengan peme­rin­tah provinsi maupun pu­sat sebagai pengambil ke­bijakan pe­nuh.

“Lihat saja ke­sepakatan-kesepakatan yang dilaku­kan pihak Pem­kab Su­me­dang de­ngan OTD, ti­dak per­nah te­rea­lisasi de­ngan tuntas, yang ada ma­lah me­nam­bah ma­s­alah ba­ru. Jika saja Pem­kab Su­­medang be­rani dengan te­gas me­nyam­pai­kan kondisi yang sesung­guh­nya keadaan di war­ga ke pe­merintah pusat, se­pertinya ma­salah tersebut akan segera bisa dise­lesai­kan, karena kebijakan ter­kait PWJ kan ada di peme­rintah pusat,” terang Ki Wangsa yang juga sebagai Wakil Ketua Keprabuan Sumedang Larang.

Dikatakannya, terkatung-ka­tungnya penyelesaian dampak, lebih karena Pemkab tidak pu­nya nyali menekan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Padahal jelas, poin-poin per­masalahan yang ada di lapang­an sudah sering disampaikan oleh OTD. “Per­ma­salah di lapangan se­cara spe­sifik sudah disampai­kan, tapi kenapa, sea­kan tidak ada solusi yang bisa dilakukan,” ungkapnya.

Anehnya, tutur Ki Wang­sa, saat ini Pemkab berasumsi bah­wa permasalahan dampak sosi­al identik dengan pemba­yaran ganti rugi bangunan baru dan relokasi serta elevasi, pa­dahal, sambung Wangsa, per­masalah­an yang subtansial ada­lah per­ma­salahan terkait pemba­yaran ganti rugi di Tahun ‘82-‘86 yang tidak sesuai ketentuan, serta banyaknya hak milik war­ga yang tidak dibayarkan pe­merin­tah saat itu.

“Sederhana saja, sebenarnya subtansi masalah ada di titik itu. Kalau Pemkab Sumedang be­rani sampaikan hal ini lang­sung ke pemerintah pusat, saya yakin ada solusinya, tapi kalau Pemkab banci sam­pai kapan pun permasalahan tak akan selesai,” tegasnya.

Sumber : http://www.kabar-priangan.com/news/detail/8714

Warta Urang

About Warta Urang

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :