Anggaran Kesehatan di Sumedang Minim
JATINANGOR (GM) - Sejumlah lembaga swadaya
masyarakat (LSM) di Kab. Sumedang, mengkritisi kebijakan pemerintah
dalam peningkatan anggaran untuk pelayanan kesehatan di wilayahnya.
Mereka menilai, anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat belum
maksimal dan perlu ada peningkatan anggaran. Hal itu ditandai dengan
peralatan kesehatan di puskesmas masih minim.
"Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebaiknya pemerintah respon dalam peningkatan anggaran untuk pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas," kata Ketua LSM Forrbeka Kab. Sumedang, Sitam Rasyid, Jumat (3/5/2013).
Perlu adanya peningkatan anggaran dalam pelayanan kesehatan itu, sambung Sitam, setelah dirinya menerima informasi dan keluhan dari sejumlah masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas belum memuaskan.
"Ada warga yang menginformasikan dan mereka menilai, pelayanan dan fasilitas kesehatan di puskesmas yang ada di wilayahnya belum maksimal. Sehingga untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu harus didukung dengan peningkatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat," tutur Sitam.
Ia mengatakan, pentingnya ada peningkatan anggaran dalam bidang kesehatan itu, menyusul adanya wacana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Yang jelas dan kami tegaskan, keberadaan puskesmas yang menjadi tempat pelayanan kesehatan masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya yang ada di daerah benar-benar sangat memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah," katanya.
Apalagi, kata dia, keberadaan puskesmas yang ada di daerah atau di perkampungan itu, identik dengan tempat pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu secara ekonomi. Sehingga pemerintah harus membangun dan melengkapi alat-alat kesehatan di puskesmas yang benar-benar representatif dan layak.
"Mengingat sangat pentingnya tempat pelayanan kesehatan itu, kami berharap keberadaan puskesmas yang berada di kota-kota kecamatan atau di tempat keramaian harus jadi rujukan dari puskesmas pembantu yg ada di desa-desa. Sehingga pelayanan dan alat-alat kesehatannya pun harus lebih maksimal," harapnya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kata dia, masih banyak puskesmas yang masih minim fasilitas dan pelayanan. Padahal, katanya, masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan yang cepat dan maksimal. "Hal itu akibat dari keterbatasan anggaran," katanya.
Ia juga berharap untuk mendongkrak anggaran pelayanan kesehatan masyarakat itu, pemerintah bisa mengalihkan dana subsidi BBM untuk kesehatan masyarakat. Dari pada subsidi BBM itu dialihkan dan digunakan untuk subsidi bantuan langsung tunai (BLT), lebih baik digunakan untuk peningkatan anggaran kesehatan. "Soalnya, selama ini subsidi BLT untuk masyarakat miskin seperti sempat dilaksanakan pemerintah tidak berkesinambungan," pungkasnya.
"Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebaiknya pemerintah respon dalam peningkatan anggaran untuk pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas," kata Ketua LSM Forrbeka Kab. Sumedang, Sitam Rasyid, Jumat (3/5/2013).
Perlu adanya peningkatan anggaran dalam pelayanan kesehatan itu, sambung Sitam, setelah dirinya menerima informasi dan keluhan dari sejumlah masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas belum memuaskan.
"Ada warga yang menginformasikan dan mereka menilai, pelayanan dan fasilitas kesehatan di puskesmas yang ada di wilayahnya belum maksimal. Sehingga untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu harus didukung dengan peningkatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat," tutur Sitam.
Ia mengatakan, pentingnya ada peningkatan anggaran dalam bidang kesehatan itu, menyusul adanya wacana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Yang jelas dan kami tegaskan, keberadaan puskesmas yang menjadi tempat pelayanan kesehatan masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya yang ada di daerah benar-benar sangat memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah," katanya.
Apalagi, kata dia, keberadaan puskesmas yang ada di daerah atau di perkampungan itu, identik dengan tempat pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu secara ekonomi. Sehingga pemerintah harus membangun dan melengkapi alat-alat kesehatan di puskesmas yang benar-benar representatif dan layak.
"Mengingat sangat pentingnya tempat pelayanan kesehatan itu, kami berharap keberadaan puskesmas yang berada di kota-kota kecamatan atau di tempat keramaian harus jadi rujukan dari puskesmas pembantu yg ada di desa-desa. Sehingga pelayanan dan alat-alat kesehatannya pun harus lebih maksimal," harapnya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kata dia, masih banyak puskesmas yang masih minim fasilitas dan pelayanan. Padahal, katanya, masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan yang cepat dan maksimal. "Hal itu akibat dari keterbatasan anggaran," katanya.
Ia juga berharap untuk mendongkrak anggaran pelayanan kesehatan masyarakat itu, pemerintah bisa mengalihkan dana subsidi BBM untuk kesehatan masyarakat. Dari pada subsidi BBM itu dialihkan dan digunakan untuk subsidi bantuan langsung tunai (BLT), lebih baik digunakan untuk peningkatan anggaran kesehatan. "Soalnya, selama ini subsidi BLT untuk masyarakat miskin seperti sempat dilaksanakan pemerintah tidak berkesinambungan," pungkasnya.
Sumber : http://www.klik-galamedia.com/anggaran-kesehatan-di-sumedang-minim
