Pada Masa Akhir Jabatan Don Murdono Pejabat Sumedang Panik
Sumedang News - Di akhir masa kepemimpinannya,
Bupati Sumedang, Dr. H. Don Murdono, S.H., M.Si. lagi-lagi membuat
gebrakan dengan akan melakukan mutasi dan promosi jabatan di sejumlah
satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Meski masih wacana, hal itu
sontak membuat panik sejumlah pejabat.
Terlebih mereka yang namanya sering disebut-sebut bakal didepak dari posisi yang didudukinya saat ini. Kebijakan strategis yang akan dibuat Don itu mendapat tanggapan berbagai pihak.
Di antaranya kebijakan itu diangap bisa merugikan citra dan dianggap sebagai langkah politik calon Wakil Gubernur Jateng ini. "Ini adalah kebijakan strategis yang bisa merugikan citra dan langkah politik Pak Bupati. Sebab kalaupun kebijakan yang dibuat itu merupakan kewenangan yang bersangkutan, tetapi karena dilakukan di akhir kepemimpinan, maka akan menimbulkan berbagai prasangka tidak baik," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sabda Nusantara, Iwan Kusumah, kepada "GM", Minggu (14/4).
Menurutnya, Don sebaiknya arif dalam membuat kebijakan strategis di masa akhir kepemimpinannya. Sehingga nantinya tidak menimbulkan polemik yang akhirnya akan merugikan pribadi yang bersangkutan. Apalagi jika kebijakan ini dilandasi kepentingan.
"Kami berharap, di akhir masa jabatannya, Bupati meninggalkan kesan positif. Dan kami yakin, sebelum membuat kebijakan strategis, Pak Bupati akan mempertimbangkannya dari berbagai aspek," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumedang, H. Eem Hendrawan yang ditemui terpisah mengatakan, promosi dan mutasi jabatan merupakan kewenangan Bupati. Jadi selaku bawahan, pihaknya siap melaksanakan dan mengamankan setiap kebijakan yang diputuskan pimpinan.
"Pada prinsipnya kami sebagai bawahan harus selalu siap untuk menjalankan dan mengamankan kebijakan yang diputuskan pimpinan. Termasuk jika dipandang penting untuk melakukan promosi dan mutasi jabatan di akhir kepemimpinannya. Dan tentunya selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan," tandasnya.
Terlebih mereka yang namanya sering disebut-sebut bakal didepak dari posisi yang didudukinya saat ini. Kebijakan strategis yang akan dibuat Don itu mendapat tanggapan berbagai pihak.
Di antaranya kebijakan itu diangap bisa merugikan citra dan dianggap sebagai langkah politik calon Wakil Gubernur Jateng ini. "Ini adalah kebijakan strategis yang bisa merugikan citra dan langkah politik Pak Bupati. Sebab kalaupun kebijakan yang dibuat itu merupakan kewenangan yang bersangkutan, tetapi karena dilakukan di akhir kepemimpinan, maka akan menimbulkan berbagai prasangka tidak baik," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sabda Nusantara, Iwan Kusumah, kepada "GM", Minggu (14/4).
Menurutnya, Don sebaiknya arif dalam membuat kebijakan strategis di masa akhir kepemimpinannya. Sehingga nantinya tidak menimbulkan polemik yang akhirnya akan merugikan pribadi yang bersangkutan. Apalagi jika kebijakan ini dilandasi kepentingan.
"Kami berharap, di akhir masa jabatannya, Bupati meninggalkan kesan positif. Dan kami yakin, sebelum membuat kebijakan strategis, Pak Bupati akan mempertimbangkannya dari berbagai aspek," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumedang, H. Eem Hendrawan yang ditemui terpisah mengatakan, promosi dan mutasi jabatan merupakan kewenangan Bupati. Jadi selaku bawahan, pihaknya siap melaksanakan dan mengamankan setiap kebijakan yang diputuskan pimpinan.
"Pada prinsipnya kami sebagai bawahan harus selalu siap untuk menjalankan dan mengamankan kebijakan yang diputuskan pimpinan. Termasuk jika dipandang penting untuk melakukan promosi dan mutasi jabatan di akhir kepemimpinannya. Dan tentunya selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan," tandasnya.
Sumber : http://www.klik-galamedia.com/pejabat-sumedang-panik
